Firli: Prihatin, Marak Keluhan Penyaluran Bansos Covid-19, Awas Tuntutan Mati!

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri terus me-warning agar bantuan sosial di era pandemi Covid-19 jangan disalahgunakan. Sekali lagi ketua KPK warning agar jangan korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19, karena KPK akan tuntut hukuman mati.

“Dimasa pandemi Covid-19 dengan lonjakan kasus positif yang begitu tinggi, kok tega menyimpangkan dan mengkorupsi dana bansos di masa pandemi ini. Jangan coba-coba korupsi bansos di masa pandemi Covid-19, KPK akan tuntut mati,” warning Firli menjawab pertanyaan wartawan, Senin (13/9).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Dikatakan Firli, berdasarkan banyaknya keluhan penyaluran dana bansos, tercatat sudah ratusan keluhan yang disampaikan masyarakat.

“Sejak dana Bansos bergulir, saya sudah ingatkan berdasar UU Tipikor korupsi dimasa bencana tuntutannya adalah hukuman mati. Sekali lagi saya ingatkan penyelenggara negara, pemerintah, khususnya Kepala Daerah jangan korupsi dana bansos,” tegas Firli Bahuri.

Ditandaskannya, perilaku korupsi memang harus benar-benar menjadi konsen seluruh elemen bangsa.

“Bagaimana tidak, dalam masa pandemi Covid-19 ini masih ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penyaluran dana bansos. Masih saja ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dan berperilaku koruptif,” tuturnya.

Refocusing Anggaran ‘Dimainkan’

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ketidakberesan refocusing atau perubahan alokasi anggaran penanganan virus korona (Covid-19) di Jawa Timur (Jatim). Kepala daerah diduga mengubah anggaran tidak sesuai peruntukkan.

“Kita menemukan beberapa wilayah yang sangat tidak masuk akal dengan (jumlah) korban covid-19 yang sedikit, tapi refocusing sangat tinggi,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2020.

Lili menyebut kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Jatim. Namun, ia tak membeberkan wilayah yang dimaksud.

“Kita enggak bisa sebut kabupaten atau kotanya,” ujar Lili.

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu mengungkapkan wilayah-wilayah itu mayoritas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Kepala daerah di wilayah tersebut kembali bertarung.

“Ternyata itu adalah petahana yang akan maju,” ujar Lili.

Lili mengaku pihaknya telah menegur kepala daerah yang diduga memainkan anggaran penanganan virus covid-19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksaaan Keuangan Pembangunan (BPKP) diharapkan giat mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

“Karena kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan wajar penggunaannya. Tapi kalau mereka tetap bandel juga maka tindakan penindakan akan kita lakukan,” tegas Lili dikutip medcom.id.

Ribuan Keluhan Bansos Covid-19

Berdasarkan data, KPK menerima 1.074 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19. Laporan diterima lembaga antirasuah hingga 4 September 2020 melalui aplikasi JAGA Bansos.

“Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan,” ujar Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu (9/9/2020).

Ipi mengatakan, selain keluhan tidak menerima bantuan, ada enam keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor. Yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 117 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 86 laporan.

Kemudian nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 52 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 12 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 11 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 6 laporan, dan beragam topik lainnya total 362 laporan.

“Keluhan tersebut disampaikan oleh 967 pelapor yang ditujukan kepada 258 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 239 pemerintah kabupaten/kota, serta kepada Kementerian Sosial,” kata Ipi.

Ipi mengatakan, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebanyak 59 keluhan, Pemprov DKI Jakarta 44 keluhan, Pemkab Bogor 31 keluhan, Pemkab Tangerang 30, dan Pemkab Subang 27.

Dari seluruh keluhan yang masuk, sebanyak 432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, sebanyak 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, sebanyak 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi yang harus dilengkapi oleh pelapor.

“Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respon dari pemda, karena telah melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespon keluhan,” kata Ipi dikutip liputan6. (release/bu-09)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *