KPK Harus Lebih Kuat Dibandingkan Lembaga Lainnya dalam Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp
banner 468x60

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri menegaskan KPK harus lebih kuat dibandingkan lembaga lainnya dan berperan sentral dalam pemberantasan korupsi.

Firli merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa KPK harus berperan sentral dalam pemberantasan korupsi.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Bapak Presiden pernah menyampaikan di suatu kesempatan, KPK harus berperan sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan kita harus lebih kuat dibanding dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” kata Firli dalam sambutannya di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar secara virtual lewat akun Youtube KPK, Rabu (26/8/2020).

Ada lima program unggulan yang telah disosialisasikan KPK. Diterangkan oleh Firli, lima kegiatan itu yakni berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

“Maka KPK juga telah merumuskan 5 fokus area yang menjadi komitmen seluruh insan KPK yaitu, KPK akan melakukan pemberantasan korupsi terkait dengan bisnis. Kedua, korupsi terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kemudian, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik, dan korupsi terkait Sumber Daya Alam (SDA),” imbuhnya

Berdasarkan kajian serta pengalaman, kata Firli, praktek-praktek korupsi terjadi dengan berbagai sebab. Untuk itu, KPK telah merumuskan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan.

“Satu, pendekatan pendidikan masyarakat. Dua, pendekatan pencegahan. Tiga, penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku,”

Program Stranas Pemberantasan Korupsi

Dalam program Stranas PK ada tiga fokus area sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dari tiga fokus itu, ada enam program besar yang telah dilakukan dengan capaian masing-masing sebesar; Utilisasi NIK (68,07%, mendapat kategori baik), e-Katalog dan Market Place untuk Pengadaan Barang Jasa (61,79%, baik), Keuangan Desa (83,33%, baik), Penerapan Manajemen Anti-Suap (66,75%, baik), Online Single Submission dengan Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha (47,15%, cukup), Reformasi Birokrasi (65,06%, baik).

Program Stranas PK telah dilakukan oleh 54 kementerian/lembaga di 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dan secara nasional capaiannya sebesar 58,52 persen dengan kategori baik.

Apresiasi dari Presiden Jokowi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam pembukaan ANPK memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi KPK karena telah memimpin Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dengan baik.

“Perlu upaya yang besar-besaran dalam pencegahan korupsi dengan tetap juga melakukan penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemik Covid-19 menjadi momentum yang tepat bagi semua elemen untuk melakukan pembenahan secara komprehensif.

Dia melanjutkan, semua instansi pemerintah harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, dan efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. “Dua hal itu sangat penting dan tak bisa ditukar, langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas, keduanya harus berjalan bersamaan dan menguatkan,” ujar Jokowi.

Jokowi pun berharap agar regulasi nasional terus dapat dibenahi, seperti regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, prosedur yang berbelit-belit, serta regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ia meminta agar semua itu dapat diubah dan menjadi sederhana.

Dalam kesempatan ini Jokowi menyampaikan, semua elemen yang terkait dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi untuk bersama-sama mewujudkan fokus yang telah disampaikan oleh KPK dalam program Stranas PK, untuk mengubah reformasi birokrasi, regulasi, tata kerja dan transparasi birokrasi, pemanfaatan energi informasi, digitalisasi yang mudah diakses. (rilis/bu-11)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *