KPK : 157 Pegawai Mundur di Periode 2016-2020, Terbanyak Ternyata di Tahun 2016

  • Whatsapp
Juru bicara KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Juru bicara KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
banner 468x60

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pegawai yang mundur merupakan hal biasa. KPK mengungkap ada 157 pegawai yang mundur sejak 2016 hingga September 2020.

“Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi/lembaga, termasuk tentu juga di KPK,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020) seperti dilansir detik.com.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Ali Fikri lalu memerinci data pengunduran pegawai KPK periode 2016 hingga September 2020. Pada 2016, ada 46 orang, terdiri atas pegawai tetap 16 dan pegawai tidak tetap 30.

“Tahun 2017 sebanyak 26, terdiri atas pegawai tetap 13 dan pegawai tidak tetap 13. Tahun 2018 sebanyak 31, terdiri atas 22 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap,” ujarnya.

Berikut rinciannya:

– 2016: 46 pegawai (16 pegawai tetap, 30 pegawai tidak tetap)
– 2017: 26 pegawai (26 pegawai tetap, 13 pegawai tidak tetap)
– 2018: 31 pegawai (22 pegawai tetap, 9 pegawai tidak tetap)
– 2019: 23 pegawai (14 pegawai tetap, 9 pegawai tidak tetap)
– 2020 (hingga September): 31 pegawai (24 pegawai tetap, 7 pegawai tidak tetap)

“Alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK,” ujar Ali Fikri.

KPK menyatakan mendukung pegawai yang ingin mengembangkan diri di luar organisasi. Bahkan KPK mendorong para alumni KPK menjadi agen antikorupsi berbekal pengalaman di KPK.

“Keputusan keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga untuk tetap berjuang dari dalam menjaga KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang tidak lagi sama adalah pilihan yang kami semua pahami sama-sama tidak mudah,” kata Ali Fikri. “Oleh karenanya, kedua pilihan tersebut harus kita hormati,” tuturnya.

 

Praktisi hukum Syahrir Irwan Yusuf, SH mengakui bahwa pengunduran diri personil KPK sebenarnya adalah hal yang biasa.

“Penjelasan Jubir KPK, Ali Fikri menguatkan lagi pernyataan saya sebelumnya bahwa isu ini memang sengaja dipolitisasi. Padahal ini suatu keadaan yang biasa-biasa saja. Malah pada tahun yang disebutkan oleh Jubir KPK, jumlah pegawai KPK yang mundur lebih banyak. Mengapa hal-hal seperti ini harus didesain yang justru merugikan kerja dan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Jika mereka cinta KPK, berkomitmen memberantas korupsi semestinya mereka tidak meninggalkan arena atau gelanggang dong,” kata Syahrir menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (26/9).

 

Sebelumnya dikatakannya, seperti diberitakan bahwa Febri Diansyah, Ka Biro Humas KPK pada Kamis 24 September 2020 secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan dan statusnya sebagai pegawai KPK. Hal ini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subyektif yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya keputusan pengunduran diri tersebut menjadi pilihan akhir baginya.

 

“ Saya berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Ka Biro Humas KPK, Febri Diansyah untuk mengundurkan diri dari status jabatan yang diemban dan status pegawai KPK merupakan hak pribadi dan merupakan suatu pilihan. Tentu pertimbangan pengunduran diri ini menjadi subyektif, karena ini menyangkut keputususan orang per orang. Tentu juga maksud dari pengunduran diri ini pun menjadi wilayah private bagi yang bersangkutan. “

 

Menjadi pertanyaan bagi saya justru mengapa pengunduran diri Ka Biro Humas KPK ini seolah-olah menjadi perihal besar bagi pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya mempolitisir seolah-olah ada perihal kesalahan besar yang terjadi pada sistem KPK saat ini atau ditimpakan kesalahannya pada pimpinan KPK, yang dalam hal ini seperti disebutkan oleh seorang peneliti ICW yang berinisial KR?

Seperti saya sebutkan diatas bahwa pengundurun diri ini adalah hak, pilihan dengan didasari pertimbangan-pertimbangan subyektif (pribadi) yang dimiliki oleh saudara Febri Diansyah.

 

“Saya menjadi terheran saja atas pendapat peneliti ICW tersebut, yang yang menggiring opini bahwa mundurnya Ka Biro Huma KPK ini seakan penyebabnya adalah karena disebabkan oleh seorang Ketua KPK. Seperti saya baca beritanya pada media online. Saya mempertanyakan logika berpikir serta dasar kebenaran obyektif pendapat peneliti ICW tersebut? Dimana letak korelasi obyektif-faktanya? Bagaimana perspektif pembuktian premis hubungan sebab akibat tersebut. Saya kira ini kurang fair dan kurang obyektif, dan cenderung opini ini tendentif dan sangat kurang didukung obyektifitas dalam beropini.”

 

Pengunduran diri bagi pejabat publik adalah hal yang biasa. Seperti banyak contoh yang pernah terjadi, Bapak Mohammad Hatta pernah mundur dari jabatan sebagai Wapres, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah mundur dari jabatannya sebagai Wapres. SBY juga pernah mengundurkan diri dari jabatan Menteri saat pemerintahan Gus Dur.

“Pengunduran diri tokoh-tokoh bangsa tersebut adalah keputusan pribadi dan hak pribadi.”

“Termasuk juga pengunduran diri seorang yang dalam kapasitas jabatan publiknya hanya Kepala Biro Humas KPK, ini adalah suatu peristiwa yang sangat wajar dan biasa-biasa saja. Bukan peristiwa luar biasa, sehingga tidak perlu adanya politisasi dan penggiringan opini atas keputusan pengunduran diri itu seolah terjadi sesuatu yang luar biasa. Ini adalah koreksi terhadap pendapat seorang peneliti ICW berinisial KR. (dtc/rilis)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *