Pengunduran Diri Kepala Biro Humas KPK Merupakan Pilihan dan Hak Pribadi

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH. (Pengamat dan Praktisi Hukum)

Seperti diberitakan bahwa Febri Diansyah, Ka Biro Humas KPK pada Kamis 24 September 2020 secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan dan statusnya sebagai pegawai KPK. Hal ini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subyektif yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya keputusan pengunduran diri tersebut menjadi pilihan akhir baginya.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“ Saya berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Ka Biro Humas KPK, Febri Diansyah untuk mengundurkan diri dari status jabatan yang diemban dan status pegawai KPK merupakan hak pribadi dan merupakan suatu pilihan. Tentu pertimbangan pengunduran diri ini menjadi subyektif, karena ini menyangkut keputususan orang per orang. Tentu juga maksud dari pengunduran diri ini pun menjadi wilayah private bagi yang bersangkutan. “

Menjadi pertanyaan bagi saya justru mengapa pengunduran diri Ka Biro Humas KPK ini seolah-olah menjadi perihal besar bagi pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya mempolitisir seolah-olah ada perihal kesalahan besar yang terjadi pada sistem KPK saat ini atau ditimpakan kesalahannya pada pimpinan KPK, yang dalam hal ini seperti disebutkan oleh seorang peneliti ICW yang berinisial KR?
Seperti saya sebutkan diatas bahwa pengundurun diri ini adalah hak, pilihan dengan didasari pertimbangan-pertimbangan subyektif (pribadi) yang dimiliki oleh saudara Febri Diansyah.

“Saya menjadi terheran saja atas pendapat peneliti ICW tersebut, yang yang menggiring opini bahwa mundurnya Ka Biro Huma KPK ini seakan penyebabnya adalah karena disebabkan oleh seorang Ketua KPK. Seperti saya baca beritanya pada media online. Saya mempertanyakan logika berpikir serta dasar kebenaran obyektif pendapat peneliti ICW tersebut? Dimana letak korelasi obyektif-faktanya? Bagaimana perspektif pembuktian premis hubungan sebab akibat tersebut. Saya kira ini kurang fair dan kurang obyektif, dan cenderung opini ini tendentif dan sangat kurang didukung obyektifitas dalam beropini.”

Pengunduran diri bagi pejabat publik adalah hal yang biasa. Seperti banyak contoh yang pernah terjadi, Bapak Mohammad Hatta pernah mundur dari jabatan sebagai Wapres, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah mundur dari jabatannya sebagai Wapres. SBY juga pernah mengundurkan diri dari jabatan Menteri saat pemerintahan Gus Dur.

“Pengunduran diri tokoh-tokoh bangsa tersebut adalah keputusan pribadi dan hak pribadi.”

“Termasuk juga pengunduran diri seorang yang dalam kapasitas jabatan publiknya hanya Kepala Biro Humas KPK, ini adalah suatu peristiwa yang sangat wajar dan biasa-biasa saja. Bukan peristiwa luar biasa, sehingga tidak perlu adanya politisasi dan penggiringan opini atas keputusan pengunduran diri itu seolah terjadi sesuatu yang luar biasa. Ini adalah koreksi terhadap pendapat seorang peneliti ICW berinisial KR.” (*)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *