Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh : Dandy Setiawan H (Pembimbing Kemasyarakatan Muda BAPAS Kelas II Bandar Lampung)

 

Bacaan Lainnya

banner 300250

Berkembangnya zaman saat ini menimbulkan dampak beraneka ragam prilaku menyimpang, yang sebagian dapat mengarah kepada tindak pidana. Baik orang dewasa maupun anak-anak yang rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan.

Dalam beberapa aturan perundang yang berlaku, yang dikatakan anak adalah mereka yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, menurut UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 1 huruf 3, sedangkan dalam UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 huruf 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan data permohonan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak di Bapas Kelas II Bandar Lampung, menunjukan adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahunnya. Anak yang seharusnya menjadi harapan terbesar bangsa sebagai generasi penerus, yang akan membawa Bangsa ini menjadi lebih baik namun harus berhadapan dengan hukum karena sedikit kesalahan yang dilakukannya. Hal tersebut tentunya perlu ditangani dengan tepat, sehigga tidak merusak mental dan masa depan anak.

Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengatur UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dituangkan pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang menjadi pedoman bagi para Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak. Termasuk di dalamnya membahas mengenai Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dengan adanya Penelitian Kemasyarakatan aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim akan memperoleh gambaran jelas tentang fakta yang ada mengenai latar belakang anak yang melakukan tindak pidana serta sebab-sebab dilakukannya tindak pidana tersebut.

Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembelaan terhadap anak di persidangan, tetapi sebagai bahan pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan putusannya terhadap anak sehubungan dengan pembinaannya. Tindak pidana yang dilakukan anak terjadi karena anak mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil, dilihat dari perkembangan sosialnya bahwa pada usia remaja sudah mulai melepaskan diri dari aturan / nasehat orang tua dan lebih suka mencari jati dirinya diluar lingkungan keluarga dengan mencari atau bergaul dengan teman-teman sebayanya.

 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Setidaknya memberikan warna baru dalam mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain memperkenalkan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

 

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang tersebut adalah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan baik.

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pada Pasal 1 Angka 6, menjelaskan pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sedangkan pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  Jadi keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak seperti pelaku, korban, keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan melalui upaya diversi atau musyawarah diversi yang dilaksanakan setiap tingkatan, demi kepentingan terbaik bagi anak maupun korban.

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 7 ayat (1) dikatakan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Kemudian pada ayat (2) nya dikatakan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ; huruf a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, huruf b, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka penyelesaiannya wajib diupayakan diversi, dan pendekatannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

 

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak, salah satunya melalui proses diversi / musyawarah diversi yang lebih bersifat kekeluargaan. (*)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *