KPK Menahan Tersangka Kasus Korupsi di PT DI

  • Whatsapp

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penetapan tersangka dan penahanan yakni Budiman Saleh yang sebelumnya menjadi Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PT DI.

 

Bacaan Lainnya

banner 300250

Kasus yang menyeret Budiman Saleh yang kini menjabat Direktur Utama PT. PAL kaitan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Di PT Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2007-2017.

 

Dalam konferensi pers secara virtual di Kanal Youtube KPK, Kamis (22/10), KPK diwakili Direktur Penindakan Karyoto dan Plt. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan ada perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017.

 

Menurut Ali, dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain.

 

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BUS (Budiman Saleh, Red), selaku Direktur Aerostructure (2007-2010); Direktur Aircraft Integration (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017). Kini yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT. PAL,” kata Ali.

 

Dilanjutkan, tersangka Budiman Saleh diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

 

Konstruksi Perkara

 

Direksi PT DI (Persero) periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007 antara lain membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek; Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait;  Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017.

 

Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Direksi tersebut, para pihak di PT DI (Persero) melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan PT BTP (Bumiloka Tegar Perkasa, tidak dibacakan), PT AMK (Angkasa Mitra Karya, tidak dibacakan), PT ASP (Abadi Sentosa Perkasa, tidak dibacakan) PT PMA (Penta Mitra Abadi, tidak dibacakan) dan PT NPB (Niaga Putra Bangsa , tidak dibacakan) dan   Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT SBU (Selaras Bangun Usaha, tidak dibacakan) untuk menjadi mitra penjualan.

 

 

Penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user.

 

Pembayaran dari PT DI (Persero) kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah yang yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI (Persero) maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan.

 

Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI (Persero) melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI (Persero), pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

 

Tersangka Budiman Saleh menerima kuasa dari Budi Santoso sebagai Direktur Utama PT. DI  untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Selain itu juga tersangka memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan meskipun mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran.

 

Dari dugaan perbuatan melawan hukum tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp. 202.196.497.761,42 dan USD 8.650.945,27 . Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 milyar (dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600).

 

“Dari hasil penyidikan sejauh ini, Tersangka BUS diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp686.185.000,” ungkapnya.

 

Dalam perkara ini KPK telah memeriksa saksi sebanyak 108 orang  dan telah melakukan penyitaan uang serta properti dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 40 Miliar.

 

“Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini, Kamis, 22 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksan pada kepada BUS, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan  10  November 2020 di Rutan Cabang KPK di  Gedung Merah Putih KPK,” terang Ali.

 

KPK mengingatkan kembali kepada seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya agar menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara. Apalagi mengingat saat ini kondisi Pandemi Covid19 dan kondisi ekonomi tengah sulit. Sudah sepatutnya penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (rilis)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *