Ketua KPK: Penangkapan Tersangka Korupsi di Masa Pilkada Tak Terkait Politik dan Partai

  • Whatsapp

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri menegaskan dalam upaya pemberantasan korupsi KPK tetap berkomitmen melakukan penindakan secara tegas dan profesional, termasuk pada masa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Terkait penangkapan tersangka korupsi di masa pilkada, Firli Bahuri menegaskan hal ini sama dengan penangkapan tersangka lain, tak ada kaitan politik maupun partai.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Sama dengan lainnya, tidak ada kaitannya dengan partai. Para peserta pilkada membutuhkan uang, dari pengusaha swasta yang dapat proyek dari pemerintah. Kalau itu terjadi masak kita biarkan. Siapapun pasti ditangkap sejauh ada kecukupan bukti,” ungkapnya dalam keterangan pers seperti dilansir radarcom.id, Jumat (4/12).

Sementara mengenai pilkada serentak 2020, Firli menegaskan KPK sudah mengambil langkah sejak awal tahapan pilkada digelar.

“Menghadapi pilkada serentak di 270 daerah KPK berpedoman bahwa pilkada harus tetap berjalan, penegakan hukum juga tidak terganggu dengan adanya pilkada,” ungkapnya.

Dilanjutkan Firli, beberapa program yang telah dilakukan KPK dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas diantaranya pertama, membangun politik berintegritas.

“Kegiatan ini telah KPK lakukan Webinar dengan menghadirkan para Sekjen parpol dan pengurus Parpol. Kedua, KPK mengadakan Webinar bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dan dengan seluruh pasangan calon. Sudah kita sampaikan juga langsung membuat acara mewujudkan pilkada berintegritas dihadiri oleh para pasangan calon. Ketiga, KPK juga sudah lakukan penandatanganan pakta integritas bagi para cakada,”

“Keempat, KPK juga melakukan pertemuan dengan seluruh penyelenggara pilkada dan peserta pilkada di seluruh 270 daerah pilkada. Kelima, rasa-rasanya KPK sudah melakukan kegiatan sejak awal proses pilkada 2020. KPK bekerja sama dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri untuk menyampaikan Pilkada yang berintegritas. Keenam, KPK membangun dan mengembangkan Whistleblower System (WBS) sehingga masyarakat bisa ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya. (rilis)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *