KPK Tahan Tersangka Korupsi BIG dan LAPAN

  • Whatsapp

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penetapan dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015 dengan kerugian negara senilai Rp179,1 miliar.

Hal itu terungkap dalam konpers secara virtual, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar didampingi Direktur Penindakan Karyoto dan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, 20 Januari 2021.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Menurut Lili, dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan CSRT pada BIG bekerja sama dengan LAPAN Tahun 2015 KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan sejak September 2020.

Dalam proses Penyidikan ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Priyadi Kardono Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016; dan Muchamad Muchlis Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada LAPAN Tahun 2013-2015.

“Para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. Dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Lili.

Diteruskan, adapun konstruksi perkara, diduga sbb:

Pada tahun 2015, Badan Informasi dan Geospasial (BIG) melaksanakan kerjasama dengan LAPAN dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, Priyadi Kardono dan Muchamad Muchlis diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah.

“Sebelum proyek mulai berjalan telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah di tentukan sebelumnya yaitu PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa, tidak dibacakan) dan PT BP (Bhumi Prasaja, tidak dibacakan) untuk membahas persiapan pengadaan CSRT. Atas perintah para Tersangka, penyusunan berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut; Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para Tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC). Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar,” urainya.

Setelah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan Penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 Priyadi Kardono ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1; Muchamad Muchlis ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK maka sebelumnya kedua tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kavling C1.

“Tak akan bosan dan lelah KPK terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, setiap penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam perkara ini, pengadaan citra satelit sangat penting untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah. Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (rls)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *