Menanti Kebijakan Iklim Biden

  • Whatsapp

Oleh: Eko Sulistyo

Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bergerak cepat menangani perubahan iklim dan rencanya membatalkan banyak kebijakan yang merugikan lingkungan dari pemerintahan Trump sebelumnya. Pemerintahannya akan bergabung kembali dengan kesepakatan iklim internasional Paris atau “Paris Agreement.” Dalam pidato inagurasinya, Biden menyampaikan, “Seruan untuk bertahan hidup datang dari planet (bumi) itu sendiri, seruan yang tidak bisa lebih putus asa atau lebih jelas lagi.”

Bacaan Lainnya

banner 300250

Perubahan iklim memang telah menjadi tema utamanya selama kampanye pemilu yang meraup suara signifikan kalangan milenial untuk kemenangannya. Perubahan iklim menurutnya adalah ancaman “eksistensial” yang tidak hanya akan merusak lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, tapi juga keamanan nasional. Tidak ada tantangan yang lebih besar dari krisis iklim bagi negaranya.

Dalam laman resminya, jobiden.com, Biden memiliki program yang disebutnya “Revolusi Energi Bersih” untuk mengatasi ancaman besar krisis iklim dan akan memimpin dunia dalam menangani keadaan darurat iklim. Ia akan mengubah ancaman tersebut menjadi peluang untuk merevitalisasi sektor energi negaranya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Biden akan menjadikan AS menjadi negara adidaya energi bersih dunia.

Selain kembali ke “Paris Agreement”, Biden akan memastikan energi bersih 100% dan emisi nol bersih pada tahun 2050 bagi negaranya. Ia akan menandatangani sejumlah perintah eksekutif baru untuk merealisasikan misinya tersebut. Kongres akan dituntutnya memberlakukan undang-undang di tahun pertama masa kepresidenannya untuk menetapkan mekanisme penegakan, investasi energi bersih dan inovasi iklim serta pemberian insentif untuk percepatan inovasi energi bersih.

Biden juga akan melakukan investasi infrastruktur yang cerdas untuk membangun kembali bangsa dan memastikan bangunan, air, transportasi, dan infrastruktur energi AS dapat bertahan dari dampak perubahan iklim. Sebagai Presiden, Biden akan menggunakan kekuatan pemerintahannya untuk meningkatkan upaya ketahanan iklim dalam kebijakan luar negeri, perdagangan dan keamanan nasionalnya. Biden akan mengumpukan seluruh dunia untuk menghadapi perubahan iklim.

Belum ada dalam sejarah presiden di AS yang sekuat dan seberani Biden dalam kebijakan pro iklim. Biden telah lama dikenal sebagai “pelopor perubahan iklim” yang percaya bahwa kita memiliki kewajiban moral dan ekonomi untuk mengatasinya. Biden pernah memperkenalkan salah satu rancangan undang-undang iklim yang pertama kali di Kongres.

Sewaktu menjadi senator, Biden pernah menugaskan para eksekutif British Petroleum dan Chevron untuk memberikan subsidi kepada industri minyak. Sebagai wakil presiden Obama, dia mengawasi Recovery Act, investasi tunggal terbesar energi bersih dalam sejarah AS. Bersama Obama, pemerintahannya telah menempatkan batasan historis pada polusi karbon, melepaskan potensi energi bersih dan terbarukan, dan mengumpulkan dunia untuk mengatasi Kesepakatan “Paris Agreement” yang inovatif.

Dilihat dari track record-nya, Biden adalah politisi senior yang telah lama bersinggungan dengan kebijakan iklim. Sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, ia pernah menyelenggarakan beberapa audiensi tentang perubahan iklim dan menggalang dukungan sejumlah resolusi dalam upaya membangun tindakan untuk mengantisipasi perubahan iklim global. Jelas kebijakan Biden akan bertolak belakang dengan Trump, yang dianggap kemunduran AS mengatasi darurat iklim global dengan menarik diri dari “Paris Agreement”.

Kembalinya Multilateralisme

Melihat sepak terjang Biden dan agenda pro iklimnya, seperti ditulis The Economist, 19 Januari 2021, menandai pentingnya pemerintahannya terhadap pemanasan global, kebijakan lingkungan dan multilateralisme. Kepegawaian pemerintahan- nya menunjukkan betapa seriusnya Biden akan menangani masalah krisis iklim dan membuat jarak tegas dengan pendahulunya Trump. Berikut sejumlah pejabat yang ditunjuk Biden mengisi pos penting untuk menjalankan agenda pro iklim dan energi bersih seperti ditulis The New York Times, 28 Desember 2020.

John Kerry, mantan senator, sekretaris negara dan penandatangan “Paris Agreement” di markas besar PPB di New York, menjadi “special envoy” presiden untuk iklim, memiliki tugas utama mengembalikan kredibilitas global dan posisi kepemimpinan AS dalam masalah iklim. Gina McCarthy, mantan pejabat Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AS, dipilih untuk merancang dan mengarahkan kebijakan dalam negeri dan lembaga pemerintahan, bergerak ke arah yang sama. Tim ekonomi yang dipimpin Brian Deese, yang mendukung program iklim Presiden Obama.

Gennifer Granholm, gubernur dua periode Michigan dan juara energi terbarukan, dipilih untuk menjalankan Departemen Energi untuk menemukan teknologi terobosan. Pete Buttigieg, salah satu penantang Biden untuk nominasi Demokrat, ditunjuk memimpin Departemen Perhubungan untuk mengembangkan angkutan massal ramah iklim. Tak kalah menariknya adalah penunjukkan Haaland, pribumi pertama yang diangkat menjadi sekretaris kabinet, akan mengawasi 500 juta hektar tanah federal, termasuk taman nasional, hutan dan lahan serba guna.

Inilah para pejabat penting di lingkaran Biden yang berjanji untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050 dan menghilangkan emisi bahan bakar fosil dari sektor tenaga listrik pada 2035. Pada level internasional, agenda pro iklim dan energi bersih Biden akan berdampak besar pada transisi dunia menuju masa depan energi bersih. Langkah multilateralismenya segera akan menempatkan kembali wajah AS pada kepemimpinan perjanjian internasional iklim.

Terbukti, lima hari setelah pelantikannya, Biden mengutus John Kerry, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Adaptasi Iklim di Belanda. Dalam pidatonya secara virtual, utusan khusus AS untuk iklim ini mengatakan, “kami bangga bisa kembali” setelah empat tahun absen. Kerry juga menegaskan kepada para pemimpin dunia bahwa krisis iklim adalah prioritas utama presiden barunya. Dalam KTT itu, Kerry juga mengindikasikan negaranya akan bekerja sama lebih serius membantu negara-negara berkembang menangani perubahan iklim (The Guardian, 25/1/2021).

Langkah awal pemerintahan Biden ini menandai kembalinya pendekatan multilateral dalam kebijakan luar negeri AS di bidang iklim. Biden telah mengagendakan penyelenggarakan KTT iklim dunia yang akan melibatkan para pemimpin negara penghasil karbon utama di dunia untuk bergabung dengan AS membuat target dan janji nasionalnya. Temasuk akan menekan Cina sebagai penghasil emisi karbon terbesar dunia, untuk berhenti melakukan “outsourcing poluttion” dengan mensubsidi ekspor batu bara dan mengalihkan pencemaran mereka ke negara lain melalui kebijakan “Belt and Road Initiative”.
————–

Penulis adalah Komisaris PT. PLN (Persero)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *