KPK Merespon Soal Desakan Hukuman Mati Juliari-Edhy Prabowo

  • Whatsapp

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri angkat bicara terkait adanya pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif menilai bahwa eks Menteri KKP Edhy Prabowo dan Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak dituntut hukuman mati. Pasalnya, keduanya melakukan tindak korupsi di tengah pandemi Covid-19.

“Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya. Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam UU Tipikor uu 31 tahun 1999 sebagaimaa tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Akan tetapi bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati namun tentu seluruh unsur yang disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) harus terpenuhi dulu,” terang Firli kepada media, Rabu (24/2).

Bacaan Lainnya
banner 300250

Dilanjutkan Firli, penanganan perkara oleh KPK dalam perkara dugaan suap benur di KKP dan Bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup.

“Perlu juga kami sampaikan bahwa seluruh perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK memang berupa tindak pidana suap menyuap atau menerima hadiah atau janji karenanya para tersangka disangkakan Tindak Pidana Korupsi berupa menerima hadiah atau janji atau pasal-pasal terkait dugaan suap,” tandasnya.

Ditambahkan Firli, pengembangan sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud,” tukasnya.

Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan. “Kami memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu kami informasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (rls)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *