Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkap bahwa ada seorang politikus yang meminta proyek pengadaan dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pembicaraan itu berlanjut, dan Nanik mengekspresikan kekecewaannya karena alih-alih membantu menyelesaikan masalah keracunan massal, politikus tersebut justru mengajukan permintaan proyek dapur.
Nanik menceritakan pengalamannya dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh politikus itu justru menambah beban masalah yang tengah dihadapinya dan anggarannya untuk program gizi yang seharusnya efektif.
Hal ini menjadi perhatian serius mengingat prioritas utama adalah menyelesaikan isu keracunan, bukan meratifikasi proyek baru. Nanik merasa tidak ada waktu untuk bersikap diplomatis dalam menghadapi situasi ini dan langsung memblokir politikus yang berani menghubunginya untuk proyek tersebut.
Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang Kurang Transparan
Saat menjelaskan situasi yang dihadapi, Nanik juga menyatakan kekecewaannya terhadap beberapa pihak yang justru mengalihkan perhatian dari masalah utama. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam program makan bergizi gratis yang dijalankannya.
Komitmen Nanik untuk menjaga keefektifan program tersebut mengundang kritik dari berbagai pihak. Salah seorang kritikus, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengatakan bahwa banyaknya konflik kepentingan dalam program ini telah mencoreng integritasnya.
Kritik lebih lanjut menunjukkan bahwa ketertutupan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menjadikan program gizi ini tidak akuntabel. Ubaid menambahkan bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan distribusi makanan tidak tepat sasaran.
Risiko Terhadap Kesehatan Masyarakat dan Tindakan yang Dapat Diambil
Sikap tegas Nanik terhadap keinginan politikus tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama. Ia menyatakan, “Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya tidak peduli.”
Keputusan ini menunjukkan betapa seriusnya Nanik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia menyatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah hal yang tidak bisa dikompromikan, sehingga setiap tindakan yang diambil harus selalu mendukung kepentingan tersebut.
Nanik ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program gizi ini beroperasi dengan integritas, sehingga tidak ada satu pun nyawa manusia yang harus dikorbankan karena pelanggaran atau ketidakakuratan dalam sistem pengelolaan makanan.
Transparansi sebagai Kunci Keberhasilan Program Gizi
Transparansi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya penting untuk pembangunan kepercayaan publik tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara efektif. Ubaid menekankan perlunya keterbukaan, terutama dalam penunjukan dapur yang akan menyediakan makanan.
Dia membandingkan situasi ini dengan praktik-praktik yang tidak sehat di mana banyak pihak, termasuk TNI dan polisi, ikut dalam pembagian dapur. Ubaid menganggap ini sebagai tindakan yang mencederai kepercayaan dan integritas program.
Kepentingan politik harus dikesampingkan demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan menjalankan program ini secara transparan, masalah-masalah seperti keracunan yang terjadi dapat diminimalisir dan ditangani dengan baik.
