Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya untuk menolak pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, yang mengungkapkan bahwa partainya tetap komitmen pada sistem pemilihan langsung untuk menjaga esensi demokrasi.
Menurutnya, pemilihan langsung merupakan langkah penting dalam proses demokratisasi yang telah berjalan sejak Reformasi 1998. Komar menyebut bahwa tidak seharusnya prinsip-prinsip reformasi yang telah diperjuangkan dapat diabaikan hanya karena kepentingan sesaat dari penguasa.
Dia juga menambahkan, penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD bukanlah hal yang baru. PDIP telah menunjukkan sikap yang sama pada tahun 2014 ketika aturan pemilihan tidak langsung sempat diusulkan, namun akhirnya dibatalkan oleh Presiden melalui Perppu.
Penolakan Terhadap Wacana Pilkada Tidak Langsung
Komarudin menyatakan bahwa jika ada lagi usulan untuk menggelar pemilihan kepala daerah melalui DPRD, PDIP dengan tegas akan menolaknya. Dia menekankan bahwa sikap partai tidak akan berubah dan tetap berpegang pada prinsip pemilihan langsung.
Lebih lanjut, Komar menjelaskan bahwa pemilihan langsung merupakan cara terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, pemilihan tidak langsung memberikan celah bagi praktik politik yang tidak etis, termasuk politik uang yang telah menjadi masalah dalam pemilu.
Komar juga mempertanyakan apakah pemilihan melalui DPRD akan mengurangi biaya politik. Ia menegaskan bahwa praktik mahar politik hingga kini masih bisa terjadi dalam sistem pemilihan tak langsung, yang justru mempertahankan budaya politik yang tidak sehat.
Fokus Pada Penanganan Bencana Darurat
Saat ini, Komarudin juga mengingatkan bahwa partai harus fokus pada penanganan bencana, seperti banjir dan longsor yang baru saja melanda beberapa daerah di Sumatera. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengutamakan tanggap bencana sebelum memikirkan perkara politik.
Dia menekankan pentingnya evaluasi pada kebijakan penggunaan hutan yang selama ini berkontribusi pada bencana banjir. Komar menegaskan bahwa sebelum mengusulkan perubahan sistem politik, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan mendesak yang ada.
Komar juga menyarankan agar pemerintah tidak sibuk membahas pemilu 2029 yang masih jauh, sementara masalah bencana ini sangat mendesak untuk ditangani. Fokus harus pada pemulihan masyarakat yang terdampak dan pencegahan di masa depan.
Dinamika Politik Menjelang Pilkada 2024
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah Partai Golkar mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapat itu mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara tidak langsung, dengan harapan mempertahankan partisipasi publik dalam proses tersebut.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan di Rapimnas bahwa usulan tersebut adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang tetap mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Namun, dukungan terhadap usul ini tidak bersifat universal di kalangan partai politik.
Sejumlah partai, seperti Gerindra, sudah menyatakan dukungan untuk pilkada tidak langsung, namun ada juga yang belum merespons, seperti NasDem dan Demokrat. Dinamika ini menandakan ketidakpastian mengenai sistem pemilihan yang akan diterapkan di masa mendatang.
Pentingnya Kritik dan Keterlibatan Publik
Komarudin mengingatkan bahwa setiap usulan perubahan sistem pemilihan harus melibatkan kajian yang mendalam. Ia menilai, pendapat publik dan jajak pendapat masif perlu diperhitungkan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.
Menurutnya, jika pemerintah hanya mengandalkan suara dari elit politik, maka tidak akan ada jaminan bahwa hasil keputusan akan menguntungkan rakyat banyak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan demokrasi yang sehat.
Dengan demikian, PDIP berkomitmen untuk terus memperjuangkan sistem pemilihan langsung dan mempertahankan esensi dari reformasi politik yang telah dibangun. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses politik diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia.
