Menteri HAM Minta Polisi Selidiki Teror terhadap Aktivis dan Influencer

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam tindakan teror terhadap para aktivis dan influencer. Ia menegaskan bahwa sudah memerintahkan aparat kepolisian untuk menelusuri dan mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Pigai juga menyatakan bahwa berbagai opini yang beredar tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan penyelidikan. Menurutnya, opini yang berkembang sering kali dipengaruhi oleh pandangan individu dan tidak mencerminkan kebenaran yang objektif.

“Saya sudah meminta aparat kepolisian untuk diperiksa dan dicari siapa pelakunya,” ungkap Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta. Ia ingin agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak berasumsi sebelum ada kejelasan dari penyelidikan.

Tindak Teror dan Respons Pemerintah terhadap Dasar Hukum

Pigai menegaskan bahwa semua hipotesis yang beredar saat ini hanya bersifat spekulatif. Pendapat yang mengemuka cenderung berasal dari perspektif para influencer atau aktivis, yang sering kali mengarah pada penilaian tanpa bukti yang kuat. “Tidak ada ruang untuk hipotesis saat penyelidikan sedang berlangsung,” jelasnya.

Ia percaya bahwa proses hukum yang baik akan memberikan hasil yang akurat dan objektif. “Hasil penyelidikan kepolisian sangat penting, baru kita bisa menilai siapa yang bertanggung jawab,” tambah Pigai. Hal ini menjadi penting agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat terkait tuduhan yang beredar.

Pigai juga memastikan bahwa pemerintah harus tetap menjaga martabat dan hak setiap individu, termasuk mereka yang berusaha memberikan kritik. Kajian dan penegakan hukum bukan berarti membungkam suara-suara kritis, melainkan mewujudkan keadilan dan ketertiban.

Komitmen Terhadap Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi

Dalam konteks demokrasi, Pigai menekankan bahwa kritik adalah bagian dari proses yang sehat bagi negara. “Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa kritik itu boleh. Kita adalah negara yang demokratis, di mana kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga,” ujarnya.

Ia mencatat, selama satu tahun pemerintahan Prabowo, tidak ada kebijakan yang mengekang kebebasan berbicara atau berpendapat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap terdengar dan dapat diakses setiap saat.

Pigai menambahkan bahwa teror terhadap influencer dan aktivis bukanlah cara yang dapat diterima. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam mengekspresikan pendapat mereka.

Incident Teror terhadap Influencer: Dampak dan Implikasinya

Serangkaian teror yang menimpa empat influencer, termasuk Iqbal Damanik dan DJ Donny, menjadi sorotan publik. Serangan teror ini berupa kiriman bangkai ayam, bom molotov, hingga ancaman digital yang meresahkan. Tindakan ini jelas tidak mencerminkan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pigai menyatakan bahwa tindakan intimidasi ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menciptakan ketakutan di kalangan publik. “Kami mendorong semua pihak untuk melaporkan jika mereka mengalami tindakan teror atau intimidasi,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk mereka yang berani bersuara. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pelaku teror harus dilakukan dengan tegas agar tercipta rasa aman bagi semua pihak.