Mulai akhir Januari 2026, wisatawan dan pelaku bisnis dari berbagai negara akan mengalami perubahan signifikan saat mengajukan visa ke Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka akan dikenakan biaya “uang jaminan” yang dapat mencapai 15 ribu dolar AS (sekitar Rp 252 juta).
Peraturan ini menyasar pemegang paspor dari 38 negara yang terdaftar, karena baru-baru ini dimainkan oleh pemerintah AS, menambah 25 negara lain untuk pertama kalinya. Uang jaminan ini diumumkan sebelumnya dan akan dikembalikan jika permohonan visa ditolak atau jika seluruh persyaratan terpenuhi.
Dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran masa berlaku visa yang meningkat, kebijakan ini menawarkan sebuah pendekatan baru dalam pengawasan imigrasi. Jika dipandang dari nilai nominal yang tinggi, biaya ini seolah menjadi penyekat, memberikan efek jera bagi negara-negara yang terlibat.
Data dari Organisasi Buruh Internasional menunjukkan bahwa 29 dari 38 negara yang terdampak memiliki pendapatan bulanan rata-rata sebesar 675 dolar AS (sekitar Rp 11 juta). Sebagian besar dari negara-negara yang baru ditambahkan merupakan negara di Afrika, sementara beberapa berasal dari Asia dan Amerika Selatan.
Aturan jaminan bagi negara-negara baru yang terdaftar akan mulai berlaku pada 21 Januari 2026. Besarnya jaminan bervariasi antara 5.000 hingga 15.000 dolar AS (sekitar Rp 84 juta hingga Rp 252 juta), ditentukan oleh petugas konsuler saat wawancara visa berlangsung.
Rincian Kebijakan Uang Jaminan Visa Amerika Serikat
Kebijakan baru ini akan memberikan dampak luas, tidak hanya bagi pelancong, tetapi juga bagi hubungan diplomatik. Uang jaminan dianggap sebagai tindakan preventif yang bertujuan mengurangi pelanggaran visa dari negara-negara tertentu.
Berdasarkan penilaian terbaru, para analis menyebutkan bahwa kebijakan ini juga mencerminkan perubahan pola perekonomian global. Biaya tinggi yang dibebankan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan negara-negara dengan pendapatan rendah.
Meski tampak sebagai langkah kontrol, pendekatan ini bisa jadi menimbulkan reaksi negatif dari berbagai pihak. Beberapa pemimpin negara yang terkena dampak mengekspresikan keprihatinan terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif ini.
Biaya yang bervariasi tergantung pada setiap negara mengundang perdebatan lebih lanjut. Misalnya, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat mungkin melihat beban ini lebih ringan dibandingkan negara dengan ekonomi stagnan.
Situasi ini memberikan gambaran mengenai ketidakmerataan dalam akses ke negara maju dan peluang yang mungkin terhadang. Hal ini terutama penting bagi pelajar dan profesional yang mencari kesempatan di AS.
Dampak Kebijakan bagi Wisatawan dan Pelaku Bisnis
Bagi wisatawan, pengenalan biaya jaminan ini dapat menjadi penghalang bagi banyak orang. Mereka yang tidak mampu membayar uang jaminan yang tinggi berisiko kehilangan kesempatan untuk mengunjungi AS.
Pelaku bisnis, di sisi lain, mungkin merasakan dampak lebih besar karena mereka sering kali memerlukan visa untuk berkunjung demi kepentingan perdagangan. Biaya tambahan ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kerjasama internasional.
Beberapa ahli menyatakan bahwa kebijakan ini dapat berujung pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke AS. Hal ini tentu berdampak bagi sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kedatangan wisatawan asing.
Di sisi lain, keputusan untuk mengimplementasikan uang jaminan bisa jadi dianggap sebagai langkah untuk memperkuat kontrol perbatasan. Namun, efek jangka panjang dari kebijakan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut.
Untuk banyak orang, terlepas dari tujuan kunjungan, peraturan baru ini bisa menjadi penghalang dalam pencarian peluang lebih baik di luar negeri. Karena biaya yang tinggi, banyak yang mungkin akan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk mengajukan visa.
Respon dari Negara-negara Terdampak dan Masyarakat Internasional
Respon dari berbagai negara yang terkena dampak cukup bervariasi. Beberapa negara menyatakan akan meninjau kebijakan mereka terhadap AS sebagai respons atas langkah tersebut. Mereka khawatir akan dampak jangka panjang bagi hubungannya.
Para diplomat juga mulai mengkaji kemungkinan negosiasi ulang terkait kesepakatan visa. Dalam banyak kasus, visa dianggap sebagai simbol hubungan yang baik antara negara, dan kebijakan baru ini bisa merusak hal itu.
Di tingkat masyarakat, rasa ketidakadilan muncul di kalangan warga negara yang harus membayar jaminan tinggi. Banyak yang menyerukan agar pemerintah mereka mengambil tindakan untuk melindungi warganya dari kebijakan yang dianggap diskriminatif ini.
Perdebatan mengenai kebijakan ini tidak hanya terbatas pada isu imigrasi tetapi juga mencakup isu ekonomi dan politik. Sebagian kalangan menyatakan bahwa ini adalah bentuk diskriminasi ekonomi yang akan semakin mempersulit integrasi internasional.
Pada akhirnya, bagaimana kebijakan ini akan diterima dan diberlakukan di lapangan tentunya akan sangat bergantung pada respon para pemangku kepentingan dan opini publik yang berkembang. Ketegangan yang muncul mungkin bisa menjadi peluang untuk dialog lebih konstruktif di masa depan.
