Wali Kota Medan, Rico Waas, baru-baru ini mengambil langkah drastis dengan mencopot Almuqarrom Natapradja dari jabatannya sebagai Camat Medan Maimun. Pencopotan ini terjadi setelah adanya dugaan bahwa Almuqarrom menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1,2 miliar yang digunakan untuk judi online dan kepentingan pribadi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, mengonfirmasi bahwa posisi camat yang kosong kini diisi oleh Sekretaris Camat, Eva, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Ia menjelaskan bahwa Almuqarrom mengakui penggunaan uang tersebut untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lebih lanjut, Subhan menyatakan bahwa tindakan tersebut menjurus pada hukuman disiplin berat, yang akan menyebabkan Almuqarrom dibebaskan dari jabatan struktural dan dialihkan menjadi jabatan pelaksana terhitung mulai 23 Januari 2026. Keputusan ini diambil demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Detail Pencopotan Camat dan Dugaan Penyalahgunaan
Pencopotan Almuqarrom Natapradja menimbulkan perhatian publik dan mengangkat isu serius terkait transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Dugaan penyalahgunaan KKPD menjadi sorotan, dan pihak berwenang berupaya menjaga akuntabilitas di sektor publik. Kejadian ini menandai pentingnya sistem pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana pemerintah.
Subhan mengungkapkan bahwa investigasi dimulai setelah pihak bank mencatat adanya transaksi mencurigakan. Setelah menerima laporan, Inspektorat Kota Medan langsung melakukan pemeriksaan, yang membenarkan dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Almuqarrom.
Kepala Inspektorat juga turut menyampaikan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.
Kerugian Akibat Penyalahgunaan Kartu Kredit
Merujuk pada penjelasan Subhan, kerugian yang timbul dalam kasus ini benar-benar dialami oleh bank penerbit KKPD. Kejadian tersebut bukan hanya merugikan instansi pemerintah, melainkan juga menurunkan reputasi bank yang terlibat dalam penyaluran dana. Ini menggambarkan pentingnya pengawasan lebih lanjut dalam setiap transaksi yang melibatkan dana publik.
Meskipun kerugian keuangan tidak secara langsung diderita oleh Pemko Medan, namun dampak moral dari tindakan Almuqarrom cukup besar. Penyalahgunaan ini bukan hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memicu pertanyaan tentang etika dan integritas pejabat publik.
Pihak terkait terus melakukan evaluasi agar kejadian semacam ini tak terulang. Penalti yang dijatuhkan kepada Almuqarrom bukan hanya sebuah tindakan hukum, tetapi juga isyarat bagi seluruh aparat pemerintah tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik.
Pentingnya Pengawasan dan Transparansi dalam Penggunaan Anggaran
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik harus menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, masyarakat bisa lebih percaya bahwa dana yang dialokasikan digunakan untuk kepentingan umum.
Penguatan sistem pengawasan diharapkan tidak hanya menyasar pada pejabat tinggi, tetapi juga pada setiap level dalam pemerintahan. Edukasi tentang penggunaan dana, serta konsekuensi dari penyalahgunaan, harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun sistem yang lebih baik.
Dari sisi masyarakat, penting untuk terus terlibat dan mengawasi setiap tindakan pemerintah. Dengan meningkatnya kesadaran publik, diharapkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan dapat lebih transparan dan bertanggung jawab.
