Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, telah menyampaikan keprihatinannya mengenai wacana koalisi permanen yang baru-baru ini kembali mencuat. Wacana ini didorong oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, dan Doli merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam untuk memastikan dampaknya terhadap dinamika politik di Indonesia. Doli menegaskan bahwa koalisi yang ada saat ini terbentuk secara alamiah tanpa adanya pengaturan formal. Dia mengingatkan bahwa mengatur koalisi permanen dalam undang-undang dapat mengubah cara partai politik berinteraksi dan berkembang. Menurut Doli, mempertahankan fleksibilitas dalam koalisi politik sangatlah penting. Koalisi selama ini memberikan kesempatan bagi…
Read MoreTag: Partai
Satukan Undang-Undang Pemilu, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan bahwa terdapat tiga rancangan undang-undang yang akan menjadi fokus dalam pembahasan RUU kodifikasi atau omnibus law terkait Pemilu. Rencana ini dijadwalkan untuk dibahas pada tahun 2026 mendatang, sekaligus sebagai langkah untuk mengintegrasikan berbagai komponen pemilu ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Arse menegaskan bahwa hasil evaluasi Prolegnas perubahan kedua 2025 telah menyepakati bahwa RUU Pemilu harus dibahas melalui sistem kodifikasi. Selain RUU Pemilu, juga terdapat dua RUU lainnya, yaitu RUU Pilkada dan RUU Partai Politik, yang akan diperhatikan secara bersamaan…
Read More