Waketum Golkar Cemas Koalisi Permanen Batasi Kebebasan Partai Politik

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, telah menyampaikan keprihatinannya mengenai wacana koalisi permanen yang baru-baru ini kembali mencuat. Wacana ini didorong oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, dan Doli merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam untuk memastikan dampaknya terhadap dinamika politik di Indonesia. Doli menegaskan bahwa koalisi yang ada saat ini terbentuk secara alamiah tanpa adanya pengaturan formal. Dia mengingatkan bahwa mengatur koalisi permanen dalam undang-undang dapat mengubah cara partai politik berinteraksi dan berkembang. Menurut Doli, mempertahankan fleksibilitas dalam koalisi politik sangatlah penting. Koalisi selama ini memberikan kesempatan bagi…

Read More

Pemerintah Diskusikan Rencana Amnesti dan Abolisi Eks JI serta Tahanan Politik

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang mempersiapkan rencana untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada berbagai pihak yang memenuhi pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan sosial. Rencana ini diupayakan untuk meningkatkan stabilitas sosial dan mendukung proses rekonsiliasi nasional yang lebih baik. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, berbagai kementerian dan lembaga melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi ini. Rapat semacam itu memberi peluang bagi masing-masing institusi untuk mengemukakan pandangan dan saran terkait kebijakan yang sedang diusulkan. Beberapa kementerian yang terlibat antara lain Kemenko…

Read More

Satukan Undang-Undang Pemilu, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan bahwa terdapat tiga rancangan undang-undang yang akan menjadi fokus dalam pembahasan RUU kodifikasi atau omnibus law terkait Pemilu. Rencana ini dijadwalkan untuk dibahas pada tahun 2026 mendatang, sekaligus sebagai langkah untuk mengintegrasikan berbagai komponen pemilu ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Arse menegaskan bahwa hasil evaluasi Prolegnas perubahan kedua 2025 telah menyepakati bahwa RUU Pemilu harus dibahas melalui sistem kodifikasi. Selain RUU Pemilu, juga terdapat dua RUU lainnya, yaitu RUU Pilkada dan RUU Partai Politik, yang akan diperhatikan secara bersamaan…

Read More

Tekanan Politik YouTube Buka Akses Pelaku Penyebar Misinformasi yang Diblokir

Kasus pembatasan suara oleh platform media sosial, seperti YouTube, menciptakan dampak yang signifikan dalam arena politik global. Ini adalah masalah yang tidak hanya berfokus pada kebebasan berbicara, tetapi juga menyentuh aspek kekuasaan dan kontrol informasi di era digital. Perdebatan ini semakin mencuat ketika Presiden AS pada waktu itu, Donald Trump, mengajukan gugatan terhadap beberapa platform besar yang dianggap tidak adil dalam penanganan akun-akun yang ditangguhkan. Tindakan hukum ini membawa konsekuensi finansial yang besar bagi perusahaan-perusahaan seperti YouTube. Gugatan tersebut memiliki dampak luar biasa, dengan YouTube yang bersedia membayar USD 24,5…

Read More

Tiga Berita Teratas Hari Ini: Mantan Miss Nepal Dirujak Diduga Nikmati Privilege Nepotisme Politik

Bukan rahasia lagi bahwa berita terbaru di Nepal menyoroti situasi yang cukup memprihatinkan terkait dengan aktivitas politik dan sosial. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin aktif dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka alami. Di tengah gejolak ini, sosok Shrinkhala Khatiwada, mantan Miss Nepal World 2018, menjadi pusat perhatian karena tuduhan nepotisme yang disematkan padanya. Hal ini berpotensi menciptakan gambaran yang lebih luas mengenai masalah sosial dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Nepal saat ini. Selain isu tersebut, promosi pariwisata Indonesia ke Korea Selatan oleh Menteri Pariwisata juga menjadi…

Read More