Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, baru-baru ini menegaskan perlunya peningkatan kemandirian pangan di tingkat daerah, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah mencapai 50 persen penerima manfaat yang merupakan langkah signifikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Pembicaraan tersebut berlangsung dalam dialog dengan mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Dalam dialog itu, Tamsil juga mengungkapkan bahwa meski jumlah penerima manfaat program ini mencapai 41,2 juta jiwa, keberhasilan sejatinya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber pangan lokal. Peningkatan pemanfaatan potensi daerah diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program dan meningkatkan kemandirian pangan.
Ia menyatakan, “Program ini harus direspons sebagai upaya membangun kemandirian daerah.” Tamsil menekankan pentingnya untuk menjadikan Bantaeng sebagai contoh pelaksanaan MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.
Pentingnya Kemandirian Pangan di Daerah
Kemandirian pangan menjadi isu penting yang harus diperhatikan, terutama bagi daerah dengan potensi pertanian yang tinggi. Tamsil mengingatkan agar kualitas gizi seimbang dalam setiap menu program menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari program MBG dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Upaya kolaborasi antar berbagai unsur menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan program. Tamsil mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berkontribusi dalam meningkatkan gizi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Tamsil juga menginspeksi berbagai fasilitas SPPG, termasuk dapur dan area penyimpanan bahan pangan. Kualitas dan higienitas dari setiap fasilitas menjadi perhatian utama agar program dapat berjalan efektif dan memperoleh kepercayaan publik.
Peran Daerah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi
Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, yang juga memimpin Satgas MBG daerah, menyatakan bahwa pelaksanaan program ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kualitas bahan pangan serta melibatkan petani dan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok utama.
Seluruh SPPG yang ada di Bantaeng sudah memenuhi standar laik higienis dan sanitasi (SLHS). Dukungan dari Tamsil diharapkan dapat menjadi dorongan untuk terus mempertahankan kualitas dalam setiap aspek pelaksanaan MBG.
Diskusi antara berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) berlangsung untuk membahas integrasi data penerima manfaat. Hal ini penting agar penyaluran gizi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Mendorong Sinergi untuk Meningkatkan Kualitas Gizi
Dalam upaya menjaga keberlanjutan program MBG, penting untuk memastikan kolaborasi yang efektif antar berbagai instansi. Tamsil mendorong seluruh unsur pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam memperkuat sinergi ini agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Setiap elemen perlu menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program.
Kegiatan kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang berdiskusi tentang pentingnya menjaga kualitas gizi. Koordinasi antara sektor kesehatan dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung program ini secara menyeluruh.
Di akhir kunjungannya, Tamsil menegaskan kembali komitmen DPD RI dalam memperkuat pengawasan terhadap pembangunan SPPG di daerah. Ia berharap agar Bantaeng bisa menjadi contoh terbaik dalam kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan gizi dan kemandirian pangan.
