Kerugian Banjir Sumatra Capai Rp200 T, DPR Tanyakan Status Bencana

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra dan Aceh diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun. Namun, angka ini belum dirinci lebih lanjut, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan yang digunakan.

Marwan berpendapat bahwa bencana ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang memberikan hak kepada korporasi untuk memanfaatkan hutan selama bertahun-tahun. Hal ini, menurutnya, menciptakan situasi yang menyebabkan bencana alam semakin parah dan merugikan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Marwan menyatakan keyakinan bahwa angka kerugian tersebut lebih dari Rp200 triliun, dan ia mendorong adanya langkah cepat dari pemerintah untuk menangani masalah ini. Ia berbicara dalam sebuah konferensi di Kompleks Parlemen yang dipenuhi berbagai pihak yang menyaksikan situasi darurat ini.

Pentingnya Penetapan Status Darurat Nasional untuk Penanganan Bencana

Marwan juga menekankan bahwa Komisi VIII telah mengusulkan agar banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai darurat nasional. Penetapan ini dianggap perlu agar penanganan bisa dilakukan secara lebih terkoordinasi dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

Ia menilai bahwa tanpa penetapan status darurat, komando dalam penanganan bencana menjadi tidak jelas. Keterbatasan yang ada saat ini, terutama dalam menjangkau wilayah terdampak, dapat menghambat upaya penyelamatan dan penanganan pascabencana.

Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani, juga menyatakan bahwa pihaknya menghadapi berbagai hambatan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan. Ia mengakui bahwa masih banyak wilayah yang terisolasi, dan banyak korban yang belum ditemukan hingga saat ini.

Permasalahan dalam Evakuasi dan Distribusi Bantuan

Puan menegaskan pentingnya mengatasi kesulitan dalam distribusi bantuan yang terjadi akibat kondisi geografis dan infrastruktur yang rusak. Hal ini menyebabkan lambatnya proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang sangat memerlukan.

“Masih banyak korban yang belum ditemukan, dan wilayah yang sulit dijangkau semakin memperparah situasi,” jelas Puan. Dalam situasi krisis seperti ini, koordinasi dan kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk mempercepat bantuan.

Walaupun DPR memiliki berbagai usulan, pemerintah tetap mempertimbangkan banyak aspek sebelum menetapkan status bencana nasional. Puan menambahkan bahwa fokus utama kini adalah memastikan bantuan dapat tersalurkan secara efektif kepada masyarakat yang terdampak.

Keterlibatan dan Respons Masyarakat Pasca Bencana

Dalam kondisi darurat tersebut, respons masyarakat juga sangat penting. Banyak relawan dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan langsung untuk membantu para korban. Partisipasi aktif dari elemen masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemulihan.

Selain itu, kehadiran berbagai pihak yang peduli dengan kondisi pascabencana memberikan dukungan moral bagi para korban. Dengan adanya bantuan dari masyarakat luas, diharapkan proses pemulihan bisa lebih cepat dan efisien.

Marwan menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk memulihkan psikologis masyarakat yang terkena bencana.