DPR – Berita Update

Komisi III DPR Tanggapi Kemacetan Tol Jakarta-Tangerang yang Semakin Meresahkan

Februari 14, 2026Februari 14, 2026 admin

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menghadapi tantangan serius terkait kemacetan parah di ruas Tol Jakarta-Tangerang. Masalah ini telah menjadi perhatian publik, dan berbagai langkah konkret diperlukan untuk mengatasi situasi yang kian meresahkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai maraknya truk-truk pengangkut yang mengambil lajur kanan. Penggunaan jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan ringan ini bukan hanya memperlambat arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Rano menyatakan bahwa laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa banyak truk yang beroperasi dengan muatan berlebih dan…

Penyesuaian Data PBI BPJS Dianalisis DPR, Menkes Meminta Ini kepada Warga RI

Februari 12, 2026Februari 12, 2026 admin

Menteri Kesehatan baru-baru ini mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil terkait penyesuaian data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Dalam hal ini, DPR RI akan mengawasi proses tersebut selama tiga bulan untuk memastikan transparansi serta akurasi data yang akan direvisi. Penyebab utama dari tindakan ini adalah adanya laporan yang menunjukkan bahwa sejumlah penerima PBI berasal dari golongan yang sebenarnya mampu, yakni desil 6 hingga 10. Penyaringan data ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat kepada yang benar-benar membutuhkan. Proses penyesuaian ini akan melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik…

DPR Pastikan Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Sesuai Prosedur

Februari 9, 2026Februari 9, 2026 admin

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan ini merupakan respon terhadap laporan yang diajukan oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Adies Kadir. Soedeson menjelaskan bahwa seluruh proses pemilihan Adies Kadir memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa DPR…

DPR Tanyakan Kepala BNN Tentang Peredaran Whip Pink dan Pentingnya Tindakan Tegas

Februari 3, 2026Februari 3, 2026 admin

Dalam beberapa bulan terakhir, fenomena peredaran whip pink mencuri perhatian publik di Indonesia. Produk ini, yang mengandung nitrous oxide (N2O), telah menjadi sorotan karena penggunaannya yang meluas dan sering disalahgunakan di kalangan anak muda. Anggota Komisi III DPR RI baru-baru ini membahas masalah ini dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional. Mereka menegaskan perlunya penanganan serius terhadap fenomena ini demi keselamatan generasi muda menuju kehidupan yang lebih sehat. Konsumsi whip pink tidak hanya menjadi tren, tetapi juga menunjukkan pergeseran gaya hidup anak muda. Dalam banyak kasus, gaya hidup sehat…

DPR Pastikan Tidak Ada Intervensi dalam Pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia

Januari 22, 2026Januari 22, 2026 admin

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggalkan oleh Juda Agung akan berjalan sesuai dengan mekanisme konstitusi. Ia menegaskan bahwa tahapan ini akan berlangsung tanpa adanya intervensi dari Presiden. Misbakhun mengungkapkan bahwa tiga nama yang diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro, merupakan rekomendasi dari Gubernur BI, Perry Warjiyo. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan kepada Presiden dan dilanjutkan ke DPR RI, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Dia menambahkan bahwa Presiden tidak…

DPR Minta Aparat Tidak Menggunakan Kekerasan Terkait Bendera Bulan Bintang Aceh

Desember 27, 2025Desember 27, 2025 admin

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengingatkan pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam menghadapi permasalahan sosial, terutama terkait pengibaran bendera yang berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat untuk merespons fenomena tersebut, yang dalam pandangannya merupakan cerminan dari perasaan sosial masyarakat. Hasanuddin percaya bahwa pemerintah dan aparat harus merespons dengan tenang dan proporsional. Situasi ini, menurutnya, memerlukan dialog dan pendekatan persuasif daripada tindakan represif yang bisa memperburuk keadaan. “Pengibaran bendera GAM ini adalah gejala sosial yang perlu ditangani dengan baik,” jelasnya. Ia berharap agar…

Kerugian Banjir Sumatra Capai Rp200 T, DPR Tanyakan Status Bencana

Desember 4, 2025Desember 4, 2025 admin

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra dan Aceh diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun. Namun, angka ini belum dirinci lebih lanjut, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan yang digunakan. Marwan berpendapat bahwa bencana ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang memberikan hak kepada korporasi untuk memanfaatkan hutan selama bertahun-tahun. Hal ini, menurutnya, menciptakan situasi yang menyebabkan bencana alam semakin parah dan merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, Marwan menyatakan keyakinan bahwa angka kerugian tersebut lebih dari Rp200 triliun, dan ia mendorong adanya…