Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap wacana evaluasi terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang berpotensi beralih ke mekanisme pemilihan melalui DPRD. Ia menekankan bahwa perubahan ini dapat menarik mundur kemajuan demokrasi yang telah dicapai Indonesia.
Menurutnya, perubahan tersebut sangat tergesa-gesa dan perlu pertimbangan yang lebih seksama. Terkait dengan potensi dampak negatif, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan regresi dalam sistem demokrasi.
Said Abdullah menyampaikan pandangannya usai menghadiri Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Serentak di Surabaya, menegaskan pentingnya mempertahankan pemilihan langsung sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendalaman lebih dalam terkait wacana perubahan sistem tersebut.
Pentingnya Mempertahankan Pemilu Langsung dalam Demokrasi
Said menegaskan bahwa sekalipun ada berbagai tantangan, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah bagian penting dari perjalanan demokrasi yang harus dipertahankan. Ia berpendapat bahwa perubahan kembali ke sistem pemilihan tidak langsung dapat berpotensi mengorbankan hak suara masyarakat.
Melihat realitas saat ini, Said mengingatkan bahwa banyaknya biaya politik yang muncul dalam pilkada langsung bukanlah alasan yang cukup kuat untuk mengganti sistem. Dia bahkan mempertanyakan efektivitas sistem pemilihan melalui DPRD yang dianggap lebih murah dan lebih bebas dari masalah korupsi.
“Kita harus hati-hati dalam mengevaluasi duduk permasalahannya,” kata Said. Menurutnya, sistem pemilu yang baik harus menjamin partisipasi aktif masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih substansial.
Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah yang Berkelanjutan
Menanggapi isu yang sama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, juga memberikan pendapat mengenai pentingnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan sejak tahun 2005. Dia mengungkapkan bahwa sistem demokrasi yang berlaku saat ini perlu dibenahi agar lebih efektif.
Pernyataan Cak Imin tersebut mengundang perhatian banyak pihak, yang merasa bahwa evaluasi semacam itu penting demi peningkatan kualitas sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya PDIP yang memiliki kepedulian terhadap isu ini, tetapi juga partai-partai lain yang berusaha memperbaiki kondisi demokrasi.
Banyak partai politik merasa perlu untuk melakukan introspeksi, bukan hanya untuk kepentingan politik mereka, tetapi demi kemajuan bangsa. Dalam acara Musyawarah Wilayah PKB, mereka menekankan bahwa evaluasi ini adalah bagian dari kesadaran kolektif di kalangan partai-partai politik.
Menanggapi Tantangan dalam Proses Demokrasi
Said Abdullah menambahkan bahwa masalah fundamental dalam demokrasi di Indonesia sering kali terletak pada kualitas pendidikan politik yang diberikan oleh partai kepada masyarakat. Pendidikan politik yang baik sangat diperlukan untuk meminimalisasi praktik politik uang yang merugikan.
Dia menekankan bahwa tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama bagi partai politik. Jika masyarakat paham akan hak-hak dan tugas mereka dalam proses demokrasi, maka kualitas pemilihan juga akan meningkat.
Said menunjukkan bahwa kembali ke sistem pemilihan tak langsung bukanlah solusi atas masalah yang ada. Edukasi dan peningkatan kesadaran politik adalah kunci untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berfungsi dengan baik.
