Dinilai Arsip - Berita Update

Posisi Polri di Bawah Presiden Dinilai Tepat Berdasarkan Konstitusi

Januari 30, 2026Januari 30, 2026 admin

Kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan Indonesia menjadi sorotan penting bagi berbagai kalangan. Banyak yang berpendapat bahwa posisi ini seharusnya tetap berada di bawah Presiden demi efektivitas dan stabilitas negara. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur’an KH Zaimul Umam Nursalim, atau yang akrab disapa Gus Umam, menyatakan dukungannya terhadap pendapat tersebut. Menurut Gus Umam, posisi Polri yang melapor langsung kepada Presiden adalah langkah yang tepat serta sejalan dengan amanat konstitusi. “Kedudukan Polri di bawah presiden sangat tepat dan itu merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional,” tegas Gus Umam dalam pernyataannya kepada wartawan. Hal ini…

Polri di Bawah Presiden Dinilai Ideal untuk Cegah Intervensi Politik

Januari 27, 2026Januari 27, 2026 admin

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, baru-baru ini mengungkapkan dukungannya terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memperkuat kinerja dan tata kerja Polri, bukan mengubah posisi kelembagaan secara struktural. Gusma menekankan bahwa hal yang paling mendesak adalah peningkatan profesionalisme, integritas, serta pelayanan Polri kepada masyarakat. Ia mengaitkan perubahan struktural dengan berkurangnya perhatian terhadap masalah kinerja yang menjadi akar permasalahan saat ini. Dalam pandangan Gusma, Polri harus terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional…

Tuntutan 1 Tahun Dinilai Tak Adil, Polisi Singgung Affan

Desember 24, 2025Desember 24, 2025 admin

Kisah Laras Faizati Khairunnisa, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, menjadi sorotan publik ketika dia dituntut satu tahun penjara. Tuntutan ini berkaitan dengan dugaan penghasutan yang terjadi pada demonstrasi di bulan Agustus, sebuah isu yang menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Laras dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan tersebut sangat tidak adil. Ia merasa dirinya menjadi kambing hitam dalam situasi yang lebih luas, sementara tindakan kekerasan yang lebih serius tampaknya tidak mendapatkan perhatian yang sama dari hukum. “Sebagai seorang perempuan yang merasa terpaksa untuk bersuara, saya merasakan ketidakadilan ini secara mendalam,” ujar Laras…

Pilkada Tak Langsung Dinilai Bikin Demokrasi Mundur Menurut Said Abdullah PDIP

Desember 22, 2025Desember 22, 2025 admin

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap wacana evaluasi terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang berpotensi beralih ke mekanisme pemilihan melalui DPRD. Ia menekankan bahwa perubahan ini dapat menarik mundur kemajuan demokrasi yang telah dicapai Indonesia. Menurutnya, perubahan tersebut sangat tergesa-gesa dan perlu pertimbangan yang lebih seksama. Terkait dengan potensi dampak negatif, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan regresi dalam sistem demokrasi. Said Abdullah menyampaikan pandangannya usai menghadiri Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Serentak di Surabaya, menegaskan pentingnya mempertahankan pemilihan langsung sebagai bagian…