Analis Bank Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Pencairan Kredit Rp3 M

Pelanggaran hukum dalam sektor perbankan sering kali memiliki dampak yang luas dan merugikan. Salah satu kasus terbaru yang mencuat adalah penahanan seorang analis kredit dari Bank Sumut yang terlibat dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dalam hal ini, Lutfi Putra Lesmana, seorang Analis Kredit di Kantor Cabang Pembantu Krakatau, Medan, terjerat masalah hukum setelah penyelidikan intensif oleh pihak berwenang. Penahanan ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi di sektor keuangan. Menurut keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Lutfi ditangkap berkaitan dengan pencairan kredit modal…

Read More

Pemeriksaan Kemenag Terkait Aliran Uang Korupsi Kuota Haji oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Eri Kusmar, Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara di Kementerian Agama, terkait isu aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji untuk periode 2023-2024. Pemeriksaan ini berlangsung pada 23 Oktober lalu, di mana Eri dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan yang sedang berlangsung. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini penting untuk menelusuri aliran uang yang diduga melibatkan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan oknum di lingkungan Kementerian Agama. Dengan pertumbuhan jumlah jemaah haji dan kuota yang ditetapkan, pengawasan dalam prosesnya…

Read More

KPK Tangkap Komisaris Utama di Kasus Korupsi Jual Beli Gas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menahan Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energi, Arso Sudewo, terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan kerja sama jual beli gas. Penahanan ini dilakukan setelah penyelidikan mendalam yang mengungkap beragam praktik mencurigakan dalam transaksi gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT IAE. Penahanan berlangsung selama 20 hari, dimulai dari 21 Oktober 2025 hingga 9 November 2025, dan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK. Menurut Asep Guntur Rahayu, yang menjabat sebagai Pelaksana Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, proses hukum ini merupakan langkah penting dalam penegakan…

Read More

Prabowo Menanggapi Pengembalian Uang Korupsi CPO Sebesar Rp13 T

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini menyaksikan penyerahan aset sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian kasus korupsi dalam persetujuan ekspor CPO dan turunannya selama periode 2021-2022. Acara penyerahan dilakukan secara simbolis di Gedung Utama Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyerahkan aset kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penyerahan ini juga disertai dengan tumpukan uang yang mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Prabowo menilai momen tersebut sangat berharga, terutama karena bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya sebagai…

Read More

Kejagung Tegaskan WNA Pimpin BUMN Dapat Diproses jika Terlibat Korupsi

Kebijakan mengenai keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini memicu berbagai reaksi. Kejaksaan Agung Indonesia memastikan bahwa mereka akan tetap bisa dikenakan hukum jika terlibat dalam praktik korupsi meskipun memimpin perusahaan milik negara. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, hukum positif berlaku untuk semua yang beroperasi di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah terus berupaya mendorong investasi asing dan menarik perhatian perusahaan-perusahaan global untuk beroperasi di Indonesia. Ini diharapkan…

Read More