![](https://berita-update.com/wp-content/uploads/2026/06/advokat-sekaligus-politikus-partai-gerindra-hendarsam-marantoko-resmi-dilantik-menjadi-direktur-jend.jpeg; charset="utf-8")
Pembaruan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan normal meski ada proses hukum yang sedang berlangsung. Kasus ini terkait dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan penerimaan gratifikasi di tahun 2022-2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam situasi ini, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan pemahaman terhadap kekhawatiran masyarakat. Ia memastikan bahwa hak-hak publik dalam mengakses layanan keimigrasian tidak akan terhambat oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
Hendarsam menegaskan pentingnya penguatan internal untuk menjaga kualitas layanan. Ia berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar semua proses keimigrasian berjalan lancar.
Layanan Imigrasi Tetap Berjalan Normal Meski Ada Proses Hukum
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa layanan tetap beroperasi, baik secara digital maupun tatap muka. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena semua sistem pelayanan dipastikan berjalan tanpa penundaan.
Penguatan ini menjadi prioritas utama untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal. Hendarsam berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas institusi keimigrasian.
Dalam keterangannya, Hendarsam juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat isu ini. Ia mengingatkan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk WNA, akan tetap mendapatkan layanan yang memuaskan.
Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Imigrasi
Sebagai langkah konkret, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menonaktifkan sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus hukum. Langkah ini diambil untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil.
Hendarsam mengungkapkan bahwa penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, pejabat yang terlibat dapat fokus menjalani proses hukum tanpa mengganggu layanan publik.
Pihak Kementerian juga sudah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi yang kosong agar tidak ada stagnasi dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran tugas-tugas imigrasi.
Rincian Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi
KPK sedang memproses delapan orang yang terlibat dalam dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pejabat yang terlibat antara lain mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Direktur Izin Tinggal. Proses hukum sedang berlanjut dan semua pihak terkait diingatkan untuk menghormati prosedur hukum yang ada.
Para tersangka ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Jakarta dan Bali. Mereka dihadapkan pada pasal-pasal yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi.
Seluruh proses ini menunjukkan langkah untuk menegakkan hukum dan memberantas praktik-praktik korupsi yang merugikan. Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk menjaga integritas layanan kepada publik.
