Pemerintah Diskusikan Rencana Amnesti dan Abolisi Eks JI serta Tahanan Politik

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang mempersiapkan rencana untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada berbagai pihak yang memenuhi pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan sosial. Rencana ini diupayakan untuk meningkatkan stabilitas sosial dan mendukung proses rekonsiliasi nasional yang lebih baik. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, berbagai kementerian dan lembaga melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi ini. Rapat semacam itu memberi peluang bagi masing-masing institusi untuk mengemukakan pandangan dan saran terkait kebijakan yang sedang diusulkan. Beberapa kementerian yang terlibat antara lain Kemenko…

Read More

Siswi SMA Tangerang Hilang Selama Seminggu, Polisi Selidiki Dugaan Pidana

Polisi di Kota Tangerang saat ini sedang menyelidiki kasus menghilangnya seorang siswi berinisial MG berusia 16 tahun selama sepekan terakhir. Penghilangan ini telah dilaporkan oleh ibunya ke Polres Metro Tangerang dengan nomor register LP/B/1737/XI/2025/PMJ/Restro Tng Kota pada 6 November 2025. Dalam laporan tersebut, terdapat dugaan bahwa MG dibawa pergi tanpa izin orang tuanya, yang mungkin melanggar Pasal 332 KUHP. Pengacara ibunya menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini agar pelaku yang bertanggung jawab dapat diusut dan diadili dengan tegas. Kepolisian, menurut keterangan resmi, telah melakukan serangkaian tindakan untuk mendapatkan bukti…

Read More

Satukan Undang-Undang Pemilu, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan bahwa terdapat tiga rancangan undang-undang yang akan menjadi fokus dalam pembahasan RUU kodifikasi atau omnibus law terkait Pemilu. Rencana ini dijadwalkan untuk dibahas pada tahun 2026 mendatang, sekaligus sebagai langkah untuk mengintegrasikan berbagai komponen pemilu ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Arse menegaskan bahwa hasil evaluasi Prolegnas perubahan kedua 2025 telah menyepakati bahwa RUU Pemilu harus dibahas melalui sistem kodifikasi. Selain RUU Pemilu, juga terdapat dua RUU lainnya, yaitu RUU Pilkada dan RUU Partai Politik, yang akan diperhatikan secara bersamaan…

Read More

Dua Perempuan Selundupkan Sabu dalam Pembalut di Lapas Narkotika Jakarta

Pada Selasa, 11 November 2025, petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba. Dua kali upaya tersebut terdeteksi, dengan total barang bukti sebanyak 32,7 gram jenis sabu yang disembunyikan dalam pembalut oleh para pengunjung. Dalam insiden pertama, petugas melakukan penggeledahan terhadap seorang wanita yang mencurigakan. Gejala mencurigakan tersebut menimbulkan perhatian dan memicu tindakan lanjut dari petugas yang sangat teliti. Setelah menjalani pemeriksaan, ditemukan dua bungkus berisi serbuk kristal putih yang diduga merupakan narkoba jenis sabu. Total berat barang bukti yang berhasil disita dari insiden ini mencapai…

Read More

DPD Targetkan Capaian 50 Persen MBG untuk Stimulasi Kemandirian Pangan Daerah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, baru-baru ini menegaskan perlunya peningkatan kemandirian pangan di tingkat daerah, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah mencapai 50 persen penerima manfaat yang merupakan langkah signifikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Pembicaraan tersebut berlangsung dalam dialog dengan mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam dialog itu, Tamsil juga mengungkapkan bahwa meski jumlah penerima manfaat program ini mencapai 41,2 juta jiwa, keberhasilan sejatinya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber pangan lokal.…

Read More

Analis Bank Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Pencairan Kredit Rp3 M

Pelanggaran hukum dalam sektor perbankan sering kali memiliki dampak yang luas dan merugikan. Salah satu kasus terbaru yang mencuat adalah penahanan seorang analis kredit dari Bank Sumut yang terlibat dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dalam hal ini, Lutfi Putra Lesmana, seorang Analis Kredit di Kantor Cabang Pembantu Krakatau, Medan, terjerat masalah hukum setelah penyelidikan intensif oleh pihak berwenang. Penahanan ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi di sektor keuangan. Menurut keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Lutfi ditangkap berkaitan dengan pencairan kredit modal…

Read More

Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Data dan Teori Teruji

Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya dasar ilmiah dalam setiap kebijakan publik. Ia mengungkapkan bahwa tanpa dukungan data yang kuat, kebijakan yang diambil berpotensi menghadapi kegagalan dan menjadi eksperimen yang berisiko. “Kebijakan yang tidak didasarkan pada teori yang terbukti akan terjebak dalam diskusi akademik belaka,” ujar Tito dalam kali pertama mengemukakan pendapatnya. Ia sangat berharap setiap gubernur dan bupati kerap membangun kebijakan yang berlandaskan pada teori yang valid serta data yang teruji. Dalam pandangannya, perguruan tinggi memiliki peran krusial…

Read More

Kakak Marsinah Khawatir Akan Penipuan Terkait Penghargaan Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Marsinah, seorang aktivis buruh yang gugur dalam perjuangan hak buruh pada tahun 1993, menjadi momen yang sangat bersejarah. Keluarga Marsinah, terutama kakaknya, Marsini, dikejutkan oleh berita ini dan merasa terharu sekaligus bangga atas pengakuan yang diterima adiknya setelah bertahun-tahun berjuang untuk keadilan sosial. Proses menuju penganugerahan ini diwarnai dengan rasa khawatir dari pihak keluarga. Marsini menceritakan bagaimana mereka sempat ragu dan takut menjadi korban penipuan ketika menerima undangan terkait pemberian gelar tersebut. “Kami merasa cemas. Banyak yang memberitahu kami tentang undangan ini dan kami bertanya-tanya…

Read More

Prabowo Panggil Kapolri untuk Bahas Ledakan SMA 72 sebagai Peringatan bagi Kita

Peristiwa ledakan di suatu instansi pendidikan di Jakarta pada Jumat, 7 November, mengguncang masyarakat dan meminta perhatian semua pihak. Ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi tentang kejadian tersebut, ia menekankan pentingnya mencegah insiden serupa di masa depan. Presiden Prabowo menggelar rapat penting dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendapatkan laporan terkini mengenai situasi tersebut. Dalam pertemuan ini, Presiden memuji respons cepat kepolisian terhadap penanganan korban dan proses investigasi. Perkataan Presiden itu disampaikan oleh Juru Bicara Istana, yang menjelaskan bahwa peringatan ini harus dipahami semua lapisan masyarakat. Tindakan pencegahan…

Read More

KPK Selidiki Dugaan Suap Bupati Ponorogo di Dinas Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, yang diduga terlibat dalam kasus suap. Dugaan ini mencakup penerimaan suap dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta dinas lainnya yang beroperasi di bawah pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Penyelidikan ini dianggap penting untuk mengungkap fakta lebih jauh dari skandal yang mencoreng citra birokrasi lokal. KPK tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi juga berupaya mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan untuk mendukung penyidikan…

Read More